Kamis, 17 April 2014 - 22:53
English

Suap SKK Migas, KPK Cegah Marihad Simbolon

Terkait :

 

Teraspos - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Marihad Simbolon. Pencegahan itu terkait kasus suap pengurusan proyek di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

"KPK telah mengirimkan surat permintaan cegah ke luar negeri ke imigrasi terkait kasus SKK Migas atas nama Marihad Simbolon dari swasta selama enam bulan sejak 4 November," kata juru bicara KPK Johan Budi, Kamis (7/11).

Alasan pencegahan agar sewaktu-waktu Marihad dapat mempermudah penyidik KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap dirinya, maka yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri.

Marihad Simbolon adalah pemilik PT Parna Raya / PT Kaltim Parna Industri. KPK telah memanggil Marihad untuk diperiksa terkait kasus suap SKK Migas pada Senin (4/11). Pertamina diduga memiliki keterlibatan dengan SKK Migas dari PT Parna Raya Group.

PT Parna Raya Group merupakan perusahaan perdagangan minyak di Indonesia yang sebagian besar melayani perusahaan minyak dan gas seperti Pertamina, Total E&P Indonesie, Unocal, Vico, dan Caltex Pacific Indonesia, dengan pendapatan per tahun di bawah US$ 1 juta.

Pada September 2013 Pertamina diserahi tugas penjualan minyak mentah dan kondensat pemerintah. Seluruh minyak mentah bagian negara kemudian diolah di kilang Pertamina.

Pada Kamis (7/11) KPK memeriksa Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan sebagai saksi untuk tersangka Rudi Rubiandini, terkait kasus suap SKK Migas tahun 2012-2013.

Karen mengaku sudah menyampaikan semua keterangan kepada penyidik KPK. "Saya sudah menyampaikan semua keterangan sebagai saksi terkait Rudi Rubiandini. Semua secara detail. Mohon ditanyakan ke penyidik KPK. Hal-hal lain ke Pak Ali Munakir," katanya, kemarin.

KPK sebelumnya memeriksa pegawai kantor pusat PT Pertamina Isdiana Karma Putri dan Bhimasakti.

Terkait kasus suap SKK Migas, KPK telah mencegah beberapa orang, antara lain Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman, Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bidang Pengendalian Komersial SKK Migas Popi Ahmad Nafis, dan Kepala Divisi Komersialisasi Minyak dan Kondesat Bidang Pengendalian Komersial SKK Migas Agoes Sapto Rahardjo.

Sejumlah nama lain telah dicegah, Presiden Direktur PT Parna Raya Group Artha Meris Simbolon, Presiden Direktur PT Zerotech Nusantara Febri Prasetyadi Soeparta, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno, dan Maulana Yahya Abbas, pegawai Kernel Oil Pte Ltd. [*]

Reporter: Wisnu Yusep
Redaktur: Teguh Nugroho

Scroll To Top